Lalu Alwan Wijaya, Sekretaris BKPSDM Lombok Timur NTBPOS.CO.ID - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), akan berupaya melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi rencana penghapusan tenaga honorer. Penghapusan Honorer yang direncanakan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), itu merupakan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, di luar dari ASN pegawai Negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus dihapuskan. Melalui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, Lalu Alwan Wijaya mengatakan, penghapusan itu akan terjadi, maka pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap Tenaga Honorer yang berjumlah 12 Ribu lebih tersebar di kabupaten Lombok Timur. "Yang terpenting adalah, kita akan melakukan pemetaan tenaga honorer di semua OPD sesuai kebutuhan, karena kalau di pangkas secara keseluruhan, keliru kita, sebab honorer itu masih sangat butuhkan, kecuali pemerintah siap dengan PPPK secara keseluruhan, jika belum jelas, honorer ini di biarkan saja dulu sesuai kebutuhan," ujar Alwan. Selasa, 28 Januari 2020. Wacana penghapusan Honorer akan berdampak sangat besar terhadap semua proses, baik di dunia Pendidikan maupun Kesehatan, terlebih lagi di beberapa OPD yang tidak punya staf. Untuk mengantisipasi wacana penghapusan itu, Sekretaris BKPSDM mengaku sedang memikirkan langkah yang akan dilakukan untuk tetap mengakomodir tenaga honorer untuk saat ini. Ia juga menambahkan, masih banyak pilihan-pilihan lain yang akan dilakukan untuk mengantisipasi wacana penghapusan honorer yang dilakukan oleh pemerintah. "Kita tentu akan merasionalkan dulu berapa kebutuhan tenaga honorer, namun untuk menjaga objektifitas, maka perlu di adakan seleksi uji kompetensi sesuai klaster, jika memang tidak kompeten, untuk apa di paksakan," jelas Alwan.[]NP - Ndi