• Sabtu, 2 Juli 2022

Pondok Pesantren Dibawah Naungan Khilafatul Muslimin Menyebar di 25 Daerah Termasuk di NTB

- Sabtu, 18 Juni 2022 | 04:12 WIB
Khalifah sedang memberikan tausiyah di hadapan para mudarris dan pengurus Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) Bima. (Foto: ponpesukhuwwahislamiyyah.com)
Khalifah sedang memberikan tausiyah di hadapan para mudarris dan pengurus Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) Bima. (Foto: ponpesukhuwwahislamiyyah.com)

JAKARTA, NTBPOS.com - Khilafatul Muslimin mendirikan sejumlah Pondok Pesantren (PP) Ukhuwwah Islamiyyah yang tersebar di 25 daerah dari Aceh hingga ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin ini diduga sebagai salah satu sarana doktrinasi khilafah kepada anggotanya.

"Hingga saat ini Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah yang setara dengan satuan unit pendidikan yang didirikan telah mencapai 25 PP Ukhuwwah Islamiyah tersebar di beberapa provinsi," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi melalui keterangan tertulis, pada Jumat 17 Juni 2022.

Hengki menyebutkan, daerah-daerah tempat berdirinya PP Ukhuwwah Islamiyah, yakni Aceh, Solok/Padang, Bengkulu, Mesuji Lampung, Bandar Lampung, Margodadi Lampung Selatan, Pekayon Bekasi, Sukabumi, Parakan Lima Karawang, Wonogiri Jawa Pacet-Mojokerto, Panajam Borneo/Kalimantan Timur, Malawa Sulawesi Selatan, Sorong Papua Barat, Bima NTB, Dompu NTB, Mapin Sumbawa NTB, dan Talewang NTB," terangnya.

Baca Juga: Menko PMK: Pondok Pesantren Harus Mengikuti Perkembangan Zaman

Menurut Hengki Haryadi, bahwa 25 pondok pesantren itu dipastikan melanggar aturan di Indonesia. Setidaknya keberadaan lembaga pendidikan di bawah naungan Khilafatul Muslimin melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pesantren.

Hengki menyebut para peserta didik hingga warga yang tergabung dalam organisasi Khilafatul Muslimin telah ditekankan untuk tidak mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

"Warga Khilafatul Muslimin terang-terangan menyatakan sikap tidak sependapat dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang berjalan saat ini. Menurutnya, tidak berasal dari sistem Allah SWT atau hanya buatan manusia sehingga semua yang berpedoman pada sistem pemerintahan yang bukan berasal dari Allah SWT, apalagi yang tidak menganut sistem kekhilafahan tersebut dianggap sebagai thogut," katanya.

Baca Juga: KAHMI Sesalkan Insiden Pembakaran Ponpes As-Sunnah di Lombok Timur

Dia mengatakan, sebanyak 25 Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tidak berizin. Sebab, menurut Hengki, bahwasanya Khilafatul Muslimin mendirikan sistem pendidikan sendiri yang dinamakan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah.

Dikutip ntbpos.com dari berita detik.com, Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pembelajaran Ahli Muda Kementerian Agama, Ahmad Rusdi, dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, pada Kamis (16/6).menegaskan 25 Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah ini tidak terdaftar, bahkan tidak sesuai dengan UU Pesantren.

Halaman:

Editor: Najamudin Annaji

Sumber: detik.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Didesak Melegalkan Ganja Medis

Sabtu, 2 Juli 2022 | 11:38 WIB
X