• Senin, 4 Juli 2022

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26, PAD Lotim Masih Dibawah 20 Persen

- Selasa, 26 April 2022 | 19:03 WIB
IMG_20220426_185356
IMG_20220426_185356

Forkopomda Lotim Mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 Secara Daring./ Foto : Istimewa/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com - Kebijakan pemerintah pusat harus tetap dilaksanakan dan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah daerah. Namun terhadap urusan yang diberikan kepada pemerintah daerah, diupayakan agar dapat dilaksanakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, setelah mendapat arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tujuan dilaksanakan otonomi daerah yang menyebut bahwa sebagian kewenangan serta urusan pemerintah pusat diberikan kepada daerah, Senin, 25 April 2022.

Meski demikian, Sekda tidak pungkiri jika Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah 20 persen dari total APBD.

Total APBD Kabupaten Lombok Timur sendiri mencapai Rp. 2,7 triliun, dimana PAD di luar badan layanan umum daerah mencapai Rp. 580 hingga Rp. 800 miliar rupiah atau setara 12 persen.

Memperbanyak PAD menjadi salah satu solusi agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap TKDD bisa semakin berkurang. Namun hal ini juga harus didukung dengan perda yang tidak membebani masyarakat di level bawah.

Pada kesempatan itu juga, ketua DPRD Lombok Timur, Murnan menyampaikan, diperlukan adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap plus dan minus kebijakan yang diambil pemerintah daerah pada implementasi otonomi daerah.

Di lain sisi, Murnan menyebut otonomi daerah kian hari semakin dipersempit, dimana banyak urusan yang semulanya di daerah, kini berpindah ke pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat. Hal itu cukup berdampak terhadap ruang fiskal yang semakin sedikit.

Murnan juga menilai di beberapa pos pendapatan harus dilakukan pembagian secara merata dan berkeadilan, dengan mengacu pada potensi dan kontribusi yang diberikan daerah terhadap peningkatan sumber-sumber PAD yang dikelola Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Halaman:

Editor: Suandi Yusuf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Didesak Melegalkan Ganja Medis

Sabtu, 2 Juli 2022 | 11:38 WIB
X